Pembangunan Bendungan Bagong, BPN Trenggalek tekankan Pentingnya Partisipasi Masyarakat

 

TRENGGALEK - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, didukung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, menggelar acara "Opendesk" untuk mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi (inven/iden) objek pengadaan tanah bagi proyek pembangunan Bendungan Tugu. Acara yang dilaksanakan pada Rabu, 27 Agustus 2025, ini menjadi forum penting sekaligus Langkah krusial dalam proses pengadaan tanah untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang terdampak.

 

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Yuli Efendi dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. "Kami mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk melihat langsung data hasil inven/iden yang telah kami lakukan," ujarnya.

 

Yuli menegaskan bahwa data yang dipaparkan adalah hasil dari kerja sama tim gabungan, termasuk Kantor Pertanahan, BBWS Brantas, dan aparat desa setempat.

"Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan setiap jengkal tanah, setiap bangunan, dan setiap tanaman yang terdampak tercatat dengan benar dan adil," tambah Yuli.

 

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu bertanya atau mengajukan keberatan jika menemukan ketidaksesuaian data. Tim pelaksana pengadaan tanah memaparkan secara rinci data yang telah diverifikasi, meliputi nama pemilik, lokasi, luas tanah, hingga detail status kepemilikan. Masyarakat diberi waktu 14 hari kerja sejak tanggal pengumuman untuk mengajukan keberatan secara tertulis, lengkap dengan bukti-bukti pendukung.

 

Setelah masa keberatan selesai, tim akan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian, yang akan melibatkan tim penilai independen. Proses ini diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

 

Pembangunan Bendungan Tugu diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Trenggalek, khususnya dalam hal ketahanan air, irigasi pertanian, dan pengendalian banjir. Proyek ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional.(Irf)